1. Pengertian Konflik Sosial Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memuat pengertian dan penyebab konflik sosial sebagai berikut. Konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas...

Permasalahan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi sosial yang dipandang masyarakat berbahaya dan membutuhkan perbaikan (Mooney, 2011: 3). Selain itu, permasalahan sosial terjadi karena adanya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai merupakan harapan atau kepercayaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Sementara itu, norma merupakan aturan yang disepakati...

Sebuah kelompok dapat memengaruhi individu, begitu pula sebaliknya (Henslin, 2005: 161). Proses tersebut kemudian mempengaruhi tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi didalam dan diantara kelompok dari waktu ke waktu (Forsyth, 2010: 2). Keseluruhan proses ini disebut dinamika kelompok. Unsur-unsur yang berkaitan dengan terjadinya dinamika kelompok: 1. Kepemimpinan Kelompok sosial memiliki suatu...

Kelompok sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan perilaku kolektif. Memahami ragam kelompok sosial merupakan kunci untuk menjelajahi kompleksitas hubungan antarindividu. Artikel ini akan membahas perbedaan antara kelompok sosial dan perilaku kolektif, kelompok primer dan kelompok sekunder, kelompok dalam dan kelompok luar, serta kelompok referensi. 1. kelompok dan...

A. pengertian Kelompok Sosial Kelompok sosial dapat terbentuk ketika individu-individu saling berinteraksi, mengenal, menemukan kesamaan, dan menyadari kesamaan tujuan yang hendak dicapai. Kelompok sosial terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, tempat tinggal, keturunan, pengalaman, dan ideologi tertentu. Sementara itu, tujuan yang mendorong pembentukan kelompok di antaranya keinginan untuk meneruskan keturunan, memenuhi...

Apabila sejarah di Indonesia dikelompokan berdasarkan fase-fase penting yang pernah terjadi di Indonesia maka terdapat beberapa nama dari tokoh Nahdatul Ulama (NU) yang ikut memberikan andil yang besar pada masa tersebut, tokoh tersebut antara lain: 1. Masa Sebelum Kemerdekaan Pada masa sebelum kemerdekaan ini ada dua nama yang memiliki pengaruh yang...

Muhammadiyah memiliki peranan yang sangat penting di Indonesia sejak awal berdirinya. Dibalik peran penting Muhammadiyah terdapat tokoh tokoh yang memberikan pengaruh di masing-masing masanya. berikut beberapa tokoh Muhammadiyah yang memiliki pengaruh besar dari berdirinya sampai sekarang. 1. KH Ahmad Dahlan (Masa Terbentuknya Muhammadiyah) Nama lengkap: Muhammad Darwis (KH Ahmad Dahlan)Tanggal lahir:...

A. Perbedaan Muhammadiyah pada masa reformasi dan orde baru Pada Masa Orde Baru (1966-1998), Muhammadiyah menghadapi keterbatasan dalam ruang gerak politik dan sosialnya. Rezim Soeharto menjalankan kontrol ketat terhadap organisasi-organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah, dengan mengarahkan mereka untuk tidak terlibat dalam politik praktis melalui asas tunggal Pancasila dan kebijakan pembatasan kebebasan...

Peran Muhammadiyah pada mass orde baru bisa dikelompokan kedalam bagian, yaitu di bidang politik, bidang sosial ekonomi, dan bidang pendidikan. A. Bidang Politik Tujuan awal lahirnya muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran agama islam. Mengajak pemeluk islam untuk menjalankan syariat islam dan meninggalakn praktek-praktek keagamaan yang bercampur dengan praktek agama hindu. Namum...

Pada akhir abad ke-19, islam sebagai agama mayoritas di Indonesia saat itu banyak dipengaruhi oleh ajaran mistik, kepercayaan animisme, dan sinkretisme yang menggabungkan unsur-unsur agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Selain itu, penjajahan Belanda memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem sosial dan politik. Di sisi lain, pendidikan dan kehidupan...

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal jamaah, yakni tokoh- tokoh seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K. H. Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas. Meskipun terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat...

1. Pada masa revolusi Ketika Jepang sudah kalah dalam perang Asia Pasifik, maka disaat itulah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 9 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). BPUPKI terdiri atas 38 orang anggota, yang terdiri dari 8 orang Jepang dan 15 orang dari golongan Islam...

Proses datangnya Islam di Indonesia menjadi bagian dalam babak sejarah dunia Islam. Islamisasi tersebut melalui priode yang disertai dengan pembagian waktu dan mengikuti pembagian tempat. Agama tersebut masuk di perairan Nusantara secara damai tanpa paksaan dan tidak melalui peperangan. Pergerakan Islam dan nasionalis senantiasa jalan beriringan dalam pertarungan ideologi mengawal...

Perkembangan Islam ke berbagai wilayah di Indonesia, menurut para pakar berawal dari Sumatera bagian Utara yaitu Pasai dan Perlak karena letak daerah ini berada di tepi selat Malaka tempat lalu lintas kapal-kapal asing sehingga berdiri kerajaan Islam yang bernama kerajaan Samudera Pasai. karena memang menurut sebagian pakar sejarah mengatakan...

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat...

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia penyelenggara pemerintah pusat adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi. a. Fungsi...

1. Dasar hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia Penerapan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada kebijakan yang dibuat. Adapun peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun...

1. Desentralisasi Desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan deinisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendeinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah...

World Bank mendefenisikan Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang eisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas...

1. Suprastruktur Sistem politik, terbentuk dari dua pengertian yaitu sistem dan politik. Menurut Pamudji,sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan halhal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Selanjutnya, menurut Rusadi Kantaprawira,sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk...