Tentang OPM
Organisasi Papua Merdeka (Free Papua Movement ) atau lebih dikenal dengan nama OPM berdiri bulan Desember 1961 untuk menentang pengusaaan Republik Indonesia atas Irian Jaya (sekarang Papua dan Papua Barat). Mereka mengklaim bahwa Papua merupakan wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk negara dan bangsa yang merdeka.
Dari sisi hukum Indonesia, OPM sudah bisa dikategorikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia, karena memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari NKRI.
Sebagai Organisasi, OPM telah menempuh jalur diplomatik melalui forum-forum Internasional, memiliki bendera (Bintang Kejora), lagu kebangsaaan “Hai Tanahku Papua” dan lambang negara. Dalam dokumen resmi Benny Wenda adalah ketua OPM , saat ini dia tinggal di Inggris.
Namun ada faksi-faksi sayap bersenjata dari OPM yang melakukan teror dan penyerangan terhadap sektor-sektor publik dan orang asing/pendatang di Papua. Mereka kadang terkordinir secara hierarki, namun menurut pengamat, sebagian besar adalah militan lokal yang melakukan pemerasan dengan kedok ideologi separatis demi kepentingan ekonomi semata.
Latar Belakang Berdirinya OPM
Pada zaman kolonial, Papua atau pada waktu itu bernama Nugini Belanda, merupakan salah satu daerah jajahan Belanda. Selama Perang Dunia, Nugini Belanda dan Papua Nugini bergabung menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat menolak penjajahan Jepang di area Pasifik.
Setelah Perang Dunia berakhir, barulah belanda mulai mengadakan sistem pendidikan di Papua yang menciptakan elit-elit lokal. Belanda bermaksud menjadikan Papua sebagai daerah untuk menampung Indo-Belanda yang tidak ingin pindah ke Belanda.
Seperti di Indonesia, dari kaum terpelajar Papua inilah terbangun ide dan konsep nasionalisme Papua, yang merupakan akar dari lahir nya gerakan/organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Papua.
Dari sisi sosial, rakyat papua sendiri tidak pernah terlibat langsung dalam arus nasionalisme Indonesia, baik dalam peristiwa proklamasi ataupun terlibat dalam pembentukan BPUPKI.
Disisi lain, Soekarno dan Muhammad Yamin sangat berkeinginan menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia, hal ini pernah ditentang oleh Bung Hatta, ia menyatakan bahwa Papua merupakan bangsa sendiri, menurutnya Indonesia untuk beberapa dekade kedepan belum siap untuk mengajari rakyat Papua. Namun dalam sidang BPUPKI suara Hatta menjadi minoritas. Diputuskan bahwa wilayah Indonesia adalah bekas wilayah negara Hindia Belanda, termasuk didalam nya Papua.
Setelah proklamasi kemerdekaan, Papua masih belum menjadi bagian dari Indonesia. Belanda tidak mengakui klaim tersebut.
Selama 11 tahun itu Indonesia telah mengusahakan penyelesaian bilateral dengan Belanda. Namun, karena Belanda tak mengindahkannya, Indonesia membawa persoalan Irian Barat ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun selalu berakhir dengan tidak adanya kata sepakat.
Akhirnya pada tahun 1961, Soekarno membentuk Tri Komando Rakyat alias Trikora. Intinya, gagalkan pembentukan “negara boneka Papua” dan kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Itu sekaligus penanda dimulainya kampanye militer merebut Irian Barat dari penguasaan Belanda.
Konflik militer dalam skala besar nyaris pecah setelah RI mengerahkan pasukannya secara besar-besaran (Operasi Jaya Wijaya) untuk menggempur pasukan Belanda.
Belanda bahkan membentuk pasukan sukarelawan lokal bernama Papua Volunteer Corps ( PVC) yang sudah terlatih baik dan sempat bertempur melawan pasukan RI ketika melancarkan Operasi Trikora.
Karena takut Indonesia jatuh ke tangan komunis, Penasihat Keamanan Nasional McGeorge Bundy melobi Presiden A.S. John F. Kennedy untuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia.
Perjanjian New York dirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.
Ditetapkan bahwa Indonesia akan mengurus Papua secara administratif, yang dilanjutkan dengan referendum yang dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) untuk menentukan apakah Papua bergabung dengan Indonesia atau menjadi negara Merdeka.
Penentuan Pendapat Rakyat (1969)
Pada tahun 1969 pada akhir nya Perpera dilaksanakan. Soeharto yang pada waktu itu menggantikan Soekarno sebagai Presiden menugaskan Ali Moertopo untuk mengamankan suara, Ia memiliki kewajiban untuk memastikan Papua tetap menjadi wilayah Indonesia, karena 3 tahun sebelumnya, pada tahun 1967 ditandatangani pemberian Kontak Karya kepada Freeport. Dengan kontrak karya itu Freeport diberikan hak untuk mengeruk Erstberg alias Gunung Bijih yang kaya tembaga dalam periode 30 tahun.
Dari situlah mulai terjadi konflik-konflik dengan masyarakat Papua. Lokasi freeport adalah daerah yang sakral bagi suku-suku tertentu di Papua, apalagi Perpera hanya dihadiri oleh 1025 orang yang menurut mereka hanyalah orang-orang pilihan dari pemerintah pusat dan juga ada intimidasi.
Mereka yang menolak proses itu kemudian menjadi bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena mereka ingin membentuk sebuah negara-bangsa sendiri di Papua.
Sejarah & Aksi OPM
Deklarasi Republik Papua Barat
Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem dan Jacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya.
Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM. Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.
Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papua Barat melalui forum-forum internasional seperti PBB, Gerakan Non-Blok, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN.
Tahun 1984, OPM melancarkan serangan di Jayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksodus pengungsi Papua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp di Papua Nugini.
Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani “Jenderal Pemberontak” memperingatkan bahwa “Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan di Tembagapura”. Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga “banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang.” Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.
Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.
Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulau Biak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka. Filep Karma termasuk di antara orang-orang yang ditangkap.
Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel di Papua.
Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatera Barat.
Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.
Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.
Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.
Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.
Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.
1 Desember 2018, Sebanyak 31 pekerja jembatan di Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga dibunuh kelompok kriminal bersenjata bagian dari faksi militer OPM. Pembunuhan itu dilakukan pada hari Papua Merdeka.
